Fahri Hamzah : KPK Melangkah Terlalu Jauh, Presiden Harus Bersikap Tegas

Anggota Komisi 3 DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus ambil sikap pada langkah KPK yang sudah terlalu jauh mengintervensi hak DPR dan Presiden dalam membuat UU. Sebagai amanah UUD 45 amandemen ke-4.

"Tekanan KPK kepada Pemerintah agar menarik RUU KUHAP dan KUHP adalah melambangkan puncak kekacauan pemahaman dalam penyelenggaraan negara," ujar Fahri Hamzah melalui siaran persnya yang diterima PKS Nongsa, Kamis (20/2).

Fahri mengatakan, KPK yang selama ini melakukan kampanye pemberantasan korupsi telah berhasil menjadikan pemberantasan korupsi sebagai tujuan utama bernegara yang baru karena keluar dari apa yang ada dalam UUD 45 dan pembukaannya.

"KPK sendiri adalah lembaga negara sementara atau state auxilliary body yang sifatnya adhoc," katanya.

Maka menurut KPK, lanjut Fahri, demi tujuan memberantas korupsi dan berdiri tegaknya KPK seluruh aturan hukum harus sama dengan pikiran dan interpretasi KPK.

"Termasuk lah KUHAP dan KUHP yang dalam 10 tahun terakhir ini telah mengalami pendalaman dan pengkajian oleh hampir semua pakar hukum pidana dari kampus dan universitas paling terkenal di negeri ini," ungkapnya.

Menurut politisi PKS ini, seharusnya politik hukum negara yang telah disesuaikan dengan amanah dari amandemen ke-4 konstitusi ini harusnya diterima sebagai tuntutan sejarah untuk membentuk negara hukum yang demokratis dan mencegah negara untuk kembali menuju negara hukum otoriter yang telah dipraktikkan selama orde baru dulu. Meskipun memang hukum otoriter pasti menampakkan hasil yang lebih cepat tetapi korban sudah terlalu banyak.

"Upaya KPK menghalangi pembahasan KUHAP dan KUHP perlu dipertanyakan sebab itu mengarah kepada upaya membelokkan pembentukan negara hukum modern yang demokratis. KPK sepertinya telah yakin bahwa negara ada untuk memberantas korupsi dan karena KPK satu-satunya yang bekerja berantas korupsi maka negara harus bekerja untuk KPK dan bukan sebaliknya," paparnya.

Untuk itu, kata Fahri, Presiden sebagai orang yang bersumpah dalam pelantikannya untuk melaksanakan konstitusi negara harus bersikap tegas untuk menghentikan upaya set back dalam pembentukan negara hukum yang demokratis di negeri kita.[pksnongsa]


by pksbandarlampung
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger