DPRD Banten Alokasikan 2 Persen APBD untuk Pemuda

SERANG - Pemuda Banten setiap tahunnya akan mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten sebanyak dua persen dari total APBD. Jika APBD Banten tahun 2015 sebesar Rp9 triliun, maka pemuda Banten akan mendapatkan anggaran sebesar Rp180 miliar. Hal itu menyusul ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Pemuda beberapa waktu yang lalu.
Menurut anggota pansus Pemberdayaan Pemuda Bonie Mufidjar megatakan, Pengembangan sumber daya pemuda belum dilakukan secara sistematis dan terorganisir baik oleh Pemerintah ataupun lembaga lainya. "Dalam rangka mengembangkan potensi pemuda sebagai kader bangsa untuk memiliki kapasitas kepemimpinan, jiwa kewirausahaan dan jiwa kepeloporan, maka perda tentang kepemudaan telah menjawab masalah tersebut," ujar legislator PKS dari dapil Banten 6 yang meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Pinang itu, Senin (29/12).
Sementara menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Najib Hamas mengatakan, Persoalan pengangguran menjadi masalah pokok pemuda. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah para pemuda tidak memiliki kapasitas yang baik dalam mengembangkan wirausaha. Sementara kebutuhan setiap tahun lapangan pekerjaan dari jumlah angkatan kerja yang ada, pemerintahan yang mampu menyiapkan paling banyak 5%, selebihnya sebanyak 95 % mengharapkan lapangan pekerjaan yang terdapat disektor dunia usaha.
"Diharapkan keberadaan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) menjadi terobosan untuk pemberdayaan pemuda sekaligus membangun kemandirian pemuda," ujar Najib.
Selain itu, menurut Najib Pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan organisasi kepemudaan dengan mendorong peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan yang mandiri, professional dan modern serta memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pemuda dalam koridor perundang‐undangan yang berlaku.
Lebih lanjut Najib melanjutkan, Setelah perda ini ditetapkan, Pemprov Banten agar segera menindaklanjuti dengan pergub yang mengatur teknis dan koordinasinya dengan PT jamkrida dan perbankan. "Sehingga perda ini bisa segera diimplementasikan di lapangan," pungkas legislator PKS dapil Banten 2 yang meliputi Kota Serang itu.
Sumber: Humas PKS Banten
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger