Penaikan Tarif Kereta Ekonomi Harus Dikaji Ulang

Upaya pemerintah untuk melakukan penaikan tarif kereta ekonomi jarak jauh dipertanyakan. Sebab, saat Ignasius Jonan sebagai Direktur Utama PT. KAI, ia meminta Public Service Obligation (PSO) di tingkatkan. Kini, dia mencabut PSO.

"Tinjau ulang kebijakan penaikan tarif kereta ekonomi jarak jauh," kata bekas Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, saat dihubungi Geotimes, Jumat [5/12].

Pasalnya, penaikan tarif tersebut akan berdampak pada turunnya pengguna jasa kereta. Mereka akan beralih ke jasa transportasi lain seperti bus, mobil pribadi dan sepeda motor.

Dengan beralihnya masyarakat ke tiga alat transportasi tersebut maka konsumsi minyak akan lebih tinggi, sehingga terjadi pemborosan yang besar. Akibatnya slogan efisiensi energi hanya isapan jempol

"Bahkan kecelakaan lalu lintas akan lebih besar dan angka kematian akibat kecelakaan meningkat," kata Azas. Jadi kebijakan penaikan tarif tiket kereta harus dikaji ulang oleh pemerintah.

Azas meminta PT KAI jangan mengorbankan PSO untuk keuntungan saja. Sebab tranportasi kereta di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi negara mempunyai keuntungan di tempat lain.

"Negara mempunyai tanggung jawab kepada publik untuk memberi subsidi transportasi massal seperti kereta, busway, dan Pelni," kata Azas.

Dia mencontohkan, Malaysia memberi subsidi kepada transportasi massalnya dan itu diatur oleh undang-undang. Bahkan subsidi tidak hanya diperoleh transportasi saja tapi  subsidi kesehatan dan pendidikan juga ditanggung negara, katanya.

Sementara itu, Ari, pengguna jasa kereta ekonomi Jakarta-Kutoharjo mengatakan tak mempermasalahkan penaikan harga tiket. Namun, dia meminta ketersediaan tiket yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Biasanya, kata Ari, dua Minggu sebelum hari keberangkatan, semua tiket ekonomi habis. Tapi saat detik-detik kepergian kereta, ada calo yang menawarkan tiket dengan harga dua kali lipat.

Dia mencontohkan, harga normal tiket Jakarta-Kutoharjo Rp 40 ribu tapi jika dibeli dari calo bisa Rp 100 ribu. "Meski harga tiket dari pemerintah murah tapi sampai ke konsumen mahal," kata Ari. "Jadi, ketersedian tiket yang harus diutamakan."[*]

sumber: geotimes.co.id
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger