PKS Bedah Perppu Pilkada


Pemerintah melalui KPU rencananya akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) secara serentak di 240 Kabupaten dan tujuh provinsi pada sekitar September 2015. Tapi rencana tersebut tampaknya tidak mudah, sebabnya payung hukum untuk menggelar Pilkada yakni  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah baru akan dibahas oleh DPR awal tahun 2015 dan tengah diajukan pengujian (Judicial Review) oleh sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sambil menunggu pembahasan Perppu oleh DPR dan MK.  Maka DPD PKS Bandar Lampung melakukan kajian intensif dalam proses pencermatan terhadap Perppu No. 1 Tahun 2014. Kajian yang dilaksanakan dalam acara santai “Coffe Morning” ini mengundang Ketua KPU Kota Bandar Lampung Fauzi Heri. Acara ini digelar di Kantor DPD PKS Bandar Lampung, Senin (8/12). Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS Bandar Lampung, Muchlas Bastari, Sekretaris Umum DPD PKS Bandar Lampung Agus Djumadi, dan Tim Kebijakan Publik PKS.


Dalam pemaparannya, Fauzi Heri menyoroti beberapa hal baru yang ada pada Perppu ini. Perppu No. 1 memperkenalkan klausul baru  tentang uji publik (Pasal 38) sebagai persyaratan yang  harus dipenuhi calon Kepada Daerah. Spirit pasal ini  sangat baik yaitu adanya keinginan melahirkan gubernur, walikota dan bupati yang mempunyai integritas tinggi. Hal ini sekaligus untuk mengatasi kerisauan akan rendahnya integritas Kepala Daerah yang ditandai oleh banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus hukum dan korupsi.
Kemudian Heri juga mencermati terkait penanganan dan penegakan hukum dalam Pilkada Langsung, misalnya soal politik uang (money politics), yang dilakukan oleh aktor-aktor Pilkada Langsung.  Perppu No. 1 mengatur larangan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik menerima imbalan  (mahar) dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota (Pasal 47);. 

Hal lain yang patut disoroti adalah terkait dialihkannya penyelesaian sengketa hasil pemilihan dari MK kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dalam Bab XX Pasal 136-159 Perppu No. 1 tahun 2014. Hal ini sekaligus menganulir ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK serta UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain menyebutkan, salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu dan Pemilukada. Selanjutnya, dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.  Selain itu ada juga ketentuan baru dalam Perppu No. 1 yang mengembalikan wewenang penanganan sengketa hasil pemilihan Pilkada Langsung dari MK ke MA.


“Ada banyak hal-hal baru lainnya yang bias dibahas, tapi tentunya akan memakan waktu, dan tidak cukup dibahas pada acara diskusi pagi ini”, kata Fauzi Heri.
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger