PKS KONSULTASIKAN TAHAPAN PILKADA



Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Bandar Lampung melakukan silaturahmi ke kantor KPU, Jumat (23/1). Silaturahmi dilakukan dalam rangka mengenalkan ketua PKS Bandar Lampung yang baru sekaligus melakukan konsultansi tahapan pilkada.

Pejabat Ketua DPD PKS Bandar Lampung Aep Saripudin, mengatakan silaturahmi PKS ini dalam rangka mengenalkan kepengurusan baru PKS Bandar Lampung.

“Setelah pemilu legislatif lalu, terjadi dinamisasi pergantian pengurus. Dimana ketua yang lama Pak Syarif mengundurkan diri untuk berkonsentrasi dengan tugasnya sebagai anggota DPRD Bandar Lampung sekaligus ketua komisi IV.

Silaturahmi ini juga untuk menyerahkan berkas-berkas kepengurusan PKS Bandar Lampung. Sehingga secara legal formal sudah sah dan jelas. Apalagi dua minggu yang lalu kita juga sudah bersilaturahmi ke kesbangpol”, jelas Aep.

Aep melanjutkan, selain silaturahmi untuk kepengurusan, PKS juga bersilaturahmi untuk berkonsultasi terkait tahapan pilkada.

Sementara itu Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri dalam tanggapannya sangat mengapresiasi kedatangan PKS ke KPU. Fauzi Heri mengatakan parpol harusnya pro aktif bertanya ke KPU terkait tahapan pilkada. Karena banyak hal-hal baru yang bisa jadi belum dimengerti parpol dalam peraturan yang baru ini.

“Ada dua hal yang membuat KPU belum bisa mengundang parpol secara formal. Pertama belum sahnya Perppu Pilkada. Kedua karena terbatasnya anggaran yang dimiliki KPU saat ini”, kata Fauzi Heri.
Heri juga menjelaskan, jika draft rancangan peraturan tentang tahapan pilkada ini disetujui DPR, maka pendaftaran bakal calon akan dimulai pada 26 Februari sampai 3 Maret . Setelah pendaftaran bakal calon maka akan dilaksanakan uji publik selama 3 bulan.

Dalam Pasal 38 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014 disebutkan, partai politik atau gabungan dapat mengusulkan lebih dari 1 bakal calon Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dilakukan uji publik. Lalu ayat 4 menyatakan, panitia uji publik beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari unsur akademisi, 2 orang dari tokoh masyarakat, dan 1 orang anggota KPU Provinsi/kabupaten/kota.
dalam proses uji publik itu nantinya tidak diterapkan sistem gugur atau tak ada bakal calon kepala daerah yang dianggap menang maupun kalah.

Uji publik dilakukan untuk mengukur 2 hal utama. Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat. "Mampu dan jujur nggak sih. Silahkan publik yang menilai. KPU hanya bekerja secara administratif mengeluarkan SK bahwa dia telah mengikuti uji publik," jelas Fauzi.

Setelah uji publik, maka tahapan berikutnya adalah pendaftaran calon pada tanggal 4-6 Agustus.

“Jika pada peraturan pilkada yang lama masa pendaftaran 7 hari, maka peraturan yang terbaru hanya 3 hari,” kata Fauzi.
Dalam kampanye pun Fauzi mengatakan tidak ada lagi rapat umum atau pengerahan massa. Kampanye hanya dalam bentuk tatap muka atau dialogis. Dan Jika terjadi peselisihan suara, maka selisih suara antar calon yang bisa diteruskan ke pengadilan harus sebesar 0,5 persen.

Fauzi berharap PKS dapat mengusung calon yang telah teruji integritas dan kompetensinya dalam memimpin dan memajukan kota Bandar Lampung. []

Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger