Ganti Rugi Lahan Flyover Bandar Lampung Harus Sesuai Aturan

BANDAR LAMPUNG - Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemerintah Kota Bandar Lampung berpegang pada peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum, dalam pembebasan lahan di kawasaan pembangunan fly over Ki Maja-Ratu Dibalau.
"Selaku lembaga DPRD yang memiliki fungsi pengawasaan, mengharapdalam pembebasan lahan mengacu aturan, UU 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maupun perpes. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan dan ketentuan," ujar Muhlas, Kamis (26/2/2015)
Menurut Muchlas, masih adanya penolkaan warga yang mematok harga diatas harga rata-rata bahkan harga NJOP, dikhawatirkan menghambat pelaksanaan pengerjaan fly over, dan bisa berakibat pelaksanananya tidak sesuai waktu.
Legislator PKS Bandar Lampung ini mengharapkan warga dan pemerintah bisa bersikap lebih bijak sehingga kesepakatan harga pembebasan yang masih menjadi masalah bisa selesai.
"Kita ketahui masalah utama dalam setiap pembebasan lahan adalah harga, Untuk itu kita berharap ada kesepatakan win-win solution, yang tidak merugikan warga. Karena pemerintah punya aturan dan patokan yang tak bisa dilanggar. Ini untuk kepentingan bersama," tandasnya. (*)

sumber : http://lampung.tribunnews.com
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger