Kebijakan Menteri Susi Akibatkan Nelayan Lampung Tak Melaut

Jika beberapa waktu lalu, perwakilan petambak plasma PT CPB mengadu pada  Komisi II DPRD Lampung, Jumat (10/4) bertempat di ruang Komisi II, giliran HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Lampung mengadu terkait ribuan nelayan Lampung yang terhambat operasional melautnya karena implementasi Peraturan Menteri (permen) Kelautan No. 2 Tahun 2015.

Di hadapan Ketua Komisi II, Hantoni Hasan dan beberapa anggota Komisi II lainnya, Marjuki, Ketua HNSI Lampung mengeluhkan permen tersebut sehingga sebanyak 1600 kapal terhambat untuk melaut. “Ada 1600 kapal nelayan se-Lampung yang terancam tidak dapat melaut akibat  konsekuensi dari implementasi Permen Nomor 2 tersebut,” ungkap Marjuki.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 ini memuat larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik karena dianggap merusak lingkungan dan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah ikan di laut. 

“Persoalannya adalah sebagian besar nelayan di Lampung dengan 1600 kapal tersebut menggunakan pukat jenis cantrang ini,” kata Marjuki lagi. Marjuki menambahkan, kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melalui penerbitan Permen tersebut tidak pernah melibatkan nelayan.

“Secara sepihak keluarlah permen tersebut, tanpa melibatkan nelayan, hasil kajian pun tak pernah sampai. Boleh jadi berkurangnya  sumber daya ikan karena pencemaran bukan karena penggunaan pukat,” paparnya. Ia menegaskan harus dilakukan audit untuk mengetahui secara jelas penyebab berkurangnya jumlah SDI (Sumber Daya Ikan) di laut.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni  Hasan menyatakan bahwa seyogyanya ada masa transisi dalam pemberlakuan perizinan operasi nelayan tersebut. “Satu hingga dua tahun, mudah-mudahan pas untuk menyiapkan mereka beralih menggunakan  alat yang dianggap lebih ramah lingkungan,” kata Ketua MPW PKS Lampung ini.

Hantoni juga mengupayakan agar ada support dari pemerintah daerah dalam upaya pengalihan alat tangkap sekarang ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. “Reses yang dimulai Senin pekan, akan kami agendakan pertemuan dengan nelayan, khususnya yang menjadi korban implementasi Permen. Diharapkan ada masukan dari para nelayan terkait jalan keluar terbaiknya seperti apa,” tambah Wakil Ketua DPRD Lampung periode 2009–2014 itu.

Dirinya pun berharap, rekan-rekannya di Komisi II yang berada di dapil Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Selatan dan Tulang Bawang ikut mengawal isu ini. 

“Kami berharap rekan-rekan Komisi II yang berasal dari dapil tersebut yang nelayannya terkena imbas dari implementasi Permen Nomor 2 Tahun 2015 saat reses ikut mengawal dan bertemu dengan mereka kemudian informasi dan aspirasi yang dikumpulkan kita sampaikan kepada pihak terkait selepas agenda reses berakhir,” pungkas Hantoni. [pkslampung.com]



 
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger