Masyarakat Harus Mengubah Mindset Tentang Bantuan

Anggota Legislatif dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Hantoni Hasan, mengadakan reses di Rumah Makan Kampung Bambu, Senin (13/4). Hantoni yang berasal dari dapil Bandar Lampung memaparkan apa saja yang telah dilakukan dirinya, khususnya Komisi II DPRD Provinsi Lampung. 

Hantoni menjelaskan komisi II merupakan komisi yang mengurusi bidang perekonomian dan pembangunan. Mitra kerjanya meliputi asisten gubernur bidang perekonomian dan pembangunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan perekonomian.

Selama kurang lebih enam bulan sejak dilantik menjadi anggota dewan periode 2014-2019 dan ditempatkan sebagai ketua komisi II, Hantoni memahami tidak mudah untuk membangun ekonomi Lampung menuju Lampung sejahtera. Dibutuhkan kerjasama program yang saling terintegrasi antara pemerintah, swasta maupun stake holder terkait untuk memajukan perekonomian masyarakat. 

Begitu juga dengan masyarakat sebagai objek pembangunan ekonomi, ketika mendapat bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal usaha maupun dalam bentuk bantuan barang harus mengubah pola pikirnya (mindset) agar berpikir maju.

Hantoni mengatakan seharusnya program-program bantuan perekonomian yang digulirkan pemerintah bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat.

“Jadi ketika mereka menerima bantuan dari pemerintah, itu bukan lagi sebagai bantuan sosial, tetapi dana pinjaman yang harus digunakan untuk berkarya,” terang Hantoni.

Memang kata dia, mengubah mindset (pola pikir) masyarakat tidak gampang, tetapi itu harus dilakukan untuk mengangkat kehidupan masyarakat dari kemiskinan menjadi lebih sejahtera.

Sebagai contoh kehidupan nelayan, Hantoni mengaku prihatin melihat nasib dan kehidupan para nelayan di tanah air khususnya di Lampung yang masih berada di garis kemiskinan. Padahal, lingkungan nelayan Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa besarnya.
Penyadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat menurut Hantoni dapat dilaksanakan melalui dua hal, pertama ketika ada larangan dari pemerintah kepada nelayan untuk tidak mengambil ikan menggunakan alat tertentu, maka pemerintah harus memberi solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan  dengan memberikan alternatif usaha yang secara ekonomis menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. 

Kedua, memberi masyarakat akses terhadap informasi sumber daya alam, pasar dan perlindungan hukum.
Memang kata Hantoni, pemerintah selalu memberikan bantuan kepada nelayan. Tetapi, bantuan yang diberikan acap kali tidak tepat sasaran. 

"Jadi, pemerintah perlu mengganti pola bantuan. Misalnya, dengan pemerintah sebagai patron yang memberi modal bergulir kepada nelayan tetapi dengan sistem pendampingan," jelas Hantoni.
Karena selama ini, nelayan tiap kali melaut meminjam modal dengan tengkulak atau agen dengan catatan hasil tangkapan mereka dijual ke pemberi modal tadi. 

"Akibatnya, harga ikan nelayan dibeli dengan rendah. Nelayan tidak punya pilihan. Inilah yang membuat posisi tawar nelayan kita rendah," ujar Hantoni.
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger