RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana RI-Vietnam Sesuai Kebijakan Luar Negeri RI

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Sosialis Vietnam. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Zainuddin, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), di ruang rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4).

"Dengan memperhatikan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, dan juga setelah kami mempelajari RUU tersebut pasal demi pasalnya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui RUU Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam," papar Zainuddin. Fraksi PKS, lanjut Zainuddin, menyetujui agar RUU tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR.

Persetujuan Fraksi PKS terhadap RUU ini, kata Zainuddin, sesuai yang digariskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Maka, menurutnya, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia wajib melakukan hubungan dan kerjasama Internasional.

"Era globalisasi dunia saat ini yang di tandai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seakan telah menghilangkan sekat batas antarnegara. Dalam hal ini kemajuan tersebut tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan pembangunan masing-masing negara," ujar Zainuddin.

Zainudin menambahkan, adanya mobilisasi dan juga lalu lintas perpindahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Internasional, sebagai imbas perkembangan zaman tersebut seperti halnya yang terjadi antara RI dan Republik Sosialis Vietnam, sudah tentu sangat dibutuhkan aturan dan kesepakatan yang dibuat antar kedua negara.

Fraksi PKS, lanjut Zainuddin, memandang perlunya dibuat perjanjian kerjasama antar dua negara dengan semangat kebersamaan, kemanfaatan, dan juga adanya kesamaan pandangan yang saling membutuhkan untuk kemajuan bangsa masing-masing.

"Kami juga memandang bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan negara lain harus memegang pada prinsip efektivitas, kontinuitas dengan tetap memperhatikan prinsip umum dalam hukum Internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan," pungkas Zainuddin.

Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger