DPR: Mafia Migas Tidak Hanya Ada di Petral

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mengapresiasi pembubaran Petral yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pertamina, pada 13 Mei 2015 lalu.

Setidaknya, menurut anggota Komisi VI tersebut, terdapat 2 (dua) alasan pembubaran Petral versi pemerintah. Pertama, perihal reputasi Petral yang erat dikaitkan dengan praktik-praktik tidak sehat (clean) dan kedua, tentang kinerja yang berkaitan dengan inefisiensi (clear).

Refrizal menjelaskan, tidak cukup hanya dengan melakukan pembubaran Petral. Langkah selanjutnya, Pemerintah juga harus segera lakukan audit forensik terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut. Sehingga, dari hasil audit forensik tersebut nantinya dapat diketahui apakah tender minyak yang selama ini dilakukan oleh Petral merugikan bagi Pertamina atau tidak.

Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini turut mengingatkan Pemerintah bahwa Petral bukanlah satu-satunya mafia dalam tata kelola migas yang ada di Indonesia. Sehingga Pemerintah, menurutnya, tidak cukup sekadar membubarkan Petral atas alasan untuk memberantas mafia migas.

“Petral adalah salah satu dari mafia migas, tapi bukan satu-satunya,” jelas Refrizal dalam siaran persnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pertamina adalah perusahaan besar yang diakui secara internasional bahkan sempat masuk dalam 500 perusahaan terbaik versi Fortune. Sehingga Pertamina, diyakini mampu mengelola sendiri kegiatan pengadaan minyak mentah dan tidak perlu membentuk badan baru pengganti Petral.

“Pertamina tidak perlu membentuk badan atau lembaga baru untuk menggantikan fungsi Petral, cukup Pertamina saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Satu hal yang paling ditakuti adalah mafia migas hanya ganti baju dari Petral ke ISC (Integrated Supply Chain)-Pertamina. Akhirnya tujuan pembubaran Petral itu sendiri menjadi tidak tercapai,” ungkapnya.

Di era saat ini, transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan. Tender pertama ISC-Pertamina pada Januari 2015 lalu cukup menimbulkan polemik bahkan sebagian pengamat bahkan menilai proses pengadaan tender ISC-Pertamina lebih buruk dibanding Petral, untuk itu penting agar transparansi dan akuntabilitas diutamakan oleh Pertamina ke depan dalam kegiatan ekspor maupun impor minyak mentah.

Kembali Subsidi BBM

Refrizal menambahkan, bila benar ada indikasi praktik mafia pada Petral, pemerintah harus segera menindaklanjuti hal ini ke ranah hukum, seperti ke KPK atau ke Kepolisian. Nama-nama yang terlibat harus diungkap kepada publik sehingga kepercayaan masyarakat meningkat.

Sehingga, menurutnya, jika Petral selama ini yang membuat harga BBM menjadi mahal, justru dengan dibubarkannya, harga BBM harus kembali turun dan pemerintah harus mensubsidinya untuk kebutuhan rakyat kecil.

“Seandainya persoalan mafia migas ini dapat selesai dengan cara membubarkan Petral, seharusnya pasca pembubaran akan terjadi efisiensi yang luar biasa, sehingga harga BBM bisa kembali disubsidi oleh pemerintah,” tutupnya. 

Sumber: http://www.mediaprofesi.com