Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta Pemerintah melakukan peningkatan
kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mendorong pemerataan ekonomi
nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat 1.
"Kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan, akibat
lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran dan
tergerusnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga-harga," kata Anggota
DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, saat menyampaikan
pandangan Fraksi PKS terhadap materi yang disampaikan Pemerintah pada
Rabu (20/5) lalu, tentang Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2016, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa
(26/5).
Fraksi PKS, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini,
menyayangkan perencanaan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak
komprehensif dan kurang tajam membaca realitas lapangan. Kegagalan
tersebut, ungkapnya, tercermin dari kebijakan pengalihan subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan melepasnya ke kisaran harga pasar.
"Kebijakan ini telah memperlemah daya beli masyarakat karena dampak
inflasi yang ditimbulkan, akibatnya konsumsi dalam negeri menurun. Titik
krusialnya adalah pemerintah gagal memitigasi secara struktural dampak
kenaikan tersebut terhadap fluktuasi harga-harga. Sehingga kebijakan BBM
ini melemahkan aggregate demand cukup serius," ungkapnya.
Sementara itu, lanjut Andi Akmal, penetapan target pertumbuhan
ekonomi 2016 yang diasumsikan sekitar 5,8-6,2 persen tidak sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menargetkan sebesar 6,0-6,6 persen.
"Fraksi PKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional sesungguhnya
memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi dan lebih berkualitas untuk
menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta
peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat," paparnya.
Terkait target angka kemiskinan 2016 sebesar 9-10 persen, lanjut
Anggota Komisi IV DPR ini, Fraksi PKS memandang perlu dibuat lebih
progresif. Hal ini sangat penting mengingat angka kemiskinan dan
mendekati miskin (near poor) yang tinggi, dan ini dinilai
mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dalam APBNP 2015 telah disepakati target penurunan
kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen.
"Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan
pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu,
yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting, mengingat
kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan pedesaan dan pertanian.
Basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar
dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan program-program
pengentasan kemiskinan. Selain itu, implementasi kebijakan reformasi
agraria untuk meningkatkan penguasaan tanah bagi petani dan kelompok
tani juga sangat mendesak," pungkasnya.
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin usai
menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa
(26/5).
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
0 Comments
