Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan rasa kecewa terhadap
meningkatnya Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan menurunnya
peringkat terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sepanjang Tahun 2010-2014
sebagaimana termuat dalam Ringkasan Eksekutif Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
Mewakili pandangan Fraksi PKS, hal tersebut disampaikan oleh Anggota
Legislatif Abdul Kharis Almasyhari dalam Sidang Paripurna atas
Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2014 yang diajukan oleh Pemerintah, pada Rabu (1/7).
"Kami kecewa atas hal tersebut. Dalam hal ini ada dua masa
kepemimpinan, yaitu Kepemimpinan SBY sampai sebelum Oktober 2014 dan
masa Jokowi-JK dari Oktober hingga Desember 2014," katanya sebagaimana
ditemui di Gedung Nusantara II, Rabu (2/7).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini,
semestinya Pemerintahan Jokowi-JK yang didukung oleh animo besar
masyarakat, dapat memanfaatkan momentum dengan baik untuk meningkatkan
perekonomian Indonesia.
"Tetapi nyatanya tidak. Kita lihat dari laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, menurut Laporan BPK, terdapat penurunan dari
65 menjadi 62 Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat peringkat
Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2014, sedangkan yang mendapat opini
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) naik signifikan dari 3 menjadi 7
Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
Atas dasar itulah, Fraksi PKS DPR RI berharap ada peningkatan
perbaikan kinerja keuangan masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut.
Oleh karena, menurut legislator Komisi XI ini, opini dari BPK merupakan
indikator dari transparansi keuangan pemerintah.
"Harapannya ke depan bisa meningkat, menjadi Wajar Tanpa
Pengecualian. Akan tetapi kalau tidak, mestinya jumlah Wajar Dengan
Pengecualian dan disclaimer bisa diturunkan sebaik mungkin," tambahnya.
Fraksi PKS tetap percaya kepada opini yang disampaikan oleh BPK. BPK,
menurutnya, memiliki prosedur pemeriksaan yang sudah memenuhi standar,
sehingga jika BPK mengatakan tidak baik maka Fraksi PKS pun akan
mengatakan hal yang sama kepada publik.
"Temuan-temuan di sana-sini, menunjukkan bahwa memang pemerintah
belum bisa dikatakan baik. Sehingga, sikap Fraksi PKS mengatakan
pemerintah masih mengecewakan," tutupnya
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI