Syarif Hidayat : Pengesahaan Proteksi Kebakaran Itu Wewenang BPBD.

Komisi IV DPRD Bandar Lampung meminta Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung tidak lagi menerbitkan dan mengesahkan surat pemakaian proteksi kebakaran terhadap bangunan komersial di Kota Bandar Lampung.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Syarif Hidayat, penerbitan dan pengesahaan proteksi kebakaran bukan tupoksi dinas tenaga kerja, tetapi wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Penerbitan dan pengesahaan itu bukan tupoksi Disnaker tapi BPBD, jikapun disnaker pakai UU itupun aturan lama. Karena proteksi kebakaran itu soal keamanaan, jadi tidak ada wewenang disnaker," kata Syarif, Senin (6/7/2015)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung Loekman Djoyosomarto, mengatakan pihaknya tidak menyalahi wewenang, karena apa yang dilakukan disnaker sudah sesuai aturan UU, untuk melindungi para tenaga kerja.

Itupun sambung Loekman, hanya pengesahaan bukan menerbitkan izin, dan tidak ada penarikan retribusi yang diambil dari pengesahaan izin tersebut.

"Sebenarnya hanya pemahaman yang salah saja, kita tidak menerbitkan izin, tapi mengesahkan. Karena sesuai UU, untuk melindungi karyawan khususnya kelayakan peralatan K3, di suatu bangunan," kata Loekman. (*)

Sumber : tribunlampung.com
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger