Pengadaan seragam PNS Pemkot Bandar Lampung menuai kritik. Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung Syarif Hidayat mengatakan, pemkot harus meninjau ulang proyek senilai 2,55 miliar tersebut.
Menurut Syarif, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran dan lebih menekankan anggaran yang lebih pro kepada masyarakat. Apalagi pengadaan bahan dan rok batik bermotif Lampung bukan dalam bentuk jadi, sehingga menjadi beban PNS untuk menjahitnya lagi.
"Bukan tidak penting, tapi harus ada skala prioritas. Apalagi itu cuma bahan, bukan pakaian jadi. Karena tidak semua mereka yang dapat bahan ini langsung dijahit. Ada juga mereka yang dapat bahannya tidak dijahit-jahit," jelas Syarif.
Syarif pun menyarankan supaya penganggaran bahan seragam batik dan rok ini dilakukan tiga tahun sekali. Atau, bisa juga tidak lagi dalam bentuk bahan, tetapi sudah dalam bentuk pakaian jadi. Dengan begitu PNS tidak kerepotan untuk menjahitnya.
"Anggaran bahan seragam sebaiknya bisa tiga tahun sekali. Jangan setiap tahun atau dua tahun sekali. Apalagi sudah ada surat edaran Kemenpan agar pembelian seragam bagi PNS ditiadakan sebagai penghematan anggaran," tegas Syarif.
Pada tahun 2013 lalu, pemkot Bandar Lampung juga menganggarkan dana pengadaan bahan-bahan dasar seragam batik motif Lampung dan bahan celana rok dengan nilai 2,72 miliar. Nah, Tahun ini kembali dianggarkan dana sebesar 2,55 miliar.
Sumber : tribunlampung