Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, mendesak
pemerintah segera mengambil langkah preventif agar kebakaran hutan dan
lahan tidak semakin meluas.
Selain itu, masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari pemerintah.
"Kebakaran hutan terjadi karena kelalaian negara. Selain itu,
pemerintah harus memperbanyak langkah preventif dalam mencegah kebakaran
hutan pada musim kemarau," katanya, Senin (7/9).
Rofi melanjutkan, pemerintah harus meningkatkan patroli pengawasan
hutan dan sosialisasi ke warga yang lebih masif untuk tidak melakukan
pembakaran hutan dalam membuka lahan.
"Kebakaran hutan dan kabut asap yang terus berulang setiap tahun
seharusnya dapat diselesaikan melalui langkah-langkah pencegahan dan
monitoring secara kontinu oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN,"
katanya menjelaskan.
Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)
mengenai polusi asap lintas batas, ungkap Rofi, menyepakati perjanjian
mengikat secara hukum untuk kerja sama dalam hal pencegahan dan
pemantauan.
Ini langkah yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya
dalam penanggulangan deforestasi, kebakaran hutan, dan asap lintas batas
pada khususnya.
Tindakan tegas, ujar dia, diperlukan untuk menghentikan dampak buruk
kebakaran hutan, seperti polusi udara, gangguan pernafasan, terganggunya
aktivitas masyarakat, terhentinya laju ekonomi dan rusaknya hutan
sebagai penyangga ekosistem kehidupan.
Sumber : www.republika.co.id