Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta
pemerintah menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) 1437 H/ 2016 M. Hal ini penting untuk mengantisipasi
berbagai kondisi dan perubahan asumsi, antara lain terkait belum
pastinya jumlah kuota jemaah haji Indonesia, terjadinya penurunan harga
minyak dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.
“Pemerintah harus mencermati berbagai
kondisi dan perubahan asumsi tersebut. Bahkan, ke depan, perlu kesiapan
yang luar biasa dari pemerintah dalam menyiapkan perhitungan BPIH untuk
berbagai kondisi,” tegas Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi dengan Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta,
Senin (18/1).
Selain itu, Hidayat juga memberikan
apresiasi kepada Kementerian Agama yang melakukan perbaikan serta
peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu.
“Namun ke depan perlu ada kejelasan dari
pemerintah terkait dengan tender terbuka. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan dan profesionalitas,”jelas Legislator PKS dari
daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.
Sebagai gambaran, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap mengusulkan besaran perhitungan BPIH 1437H / 2016M sama dengan tahun lalu ,sebesar $ 2.717 dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp. 13.900.
Sebagai gambaran, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap mengusulkan besaran perhitungan BPIH 1437H / 2016M sama dengan tahun lalu ,sebesar $ 2.717 dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp. 13.900.
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid