Jakarta – Wakil Ketua Komisi
Seni dan Budaya Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah tidak
tergesa-gesa untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI),
khususnya di sektor Industri Perfilman.
Demikian disampaikan Abdul Kharis pasca
memimpin Rapat Dengar Pendapat Panja Perfilman dengan Perum Film Negara
(PFN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).
“Merevisi DNI untuk Industri Perfilman
merupakan tindakan tergesa-gesa, karena kita belum memiliki regulasi
proteksi yang kuat untuk melindungi seluruh elemen yang terlibat dalam
industri perfilman di Indonesia,” jelas Kharis.
Diketahui, pemerintah dalam waktu dekat
segera merampungkan pembahasan revisi DNI untuk membuka kesempatan yang
lebih besar bagi pemodal asing untuk berinvestasi lebih di sektor usaha
di dalam negeri. Salah satu sektor yang turut direvisi adalah investasi
di sektor Industri Perfilman, mulai dari produksi, distribusi, hingga
eksebisi.
Seharusnya, jika pemerintah fokus
menggarap industri tersebut, perfilman Indonesia dapat bersaing dengan
dunia internasional. Di sinilah kewajiban pemerintah untuk melindungi
industri film lokal.
“Saya optimis kualitas film Indonesia
akan mampu bersaing dalam dunia global jika ada upaya keras dari
masyarakat sebagai penonton, pemerintah sebagai penyusun kebijakan,
serta stake holder lainnya yang ingin melihat industri film lokal kita
lebih baik,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah V ini.
Kharis menyarankan pemerintah untuk
mengevaluasi empat hal sebelum melakukan revisi DNI tersebut. Empat hal
tersebut adalah mahalnya pajak terhadap film lokal dibandingkan film
impor, distribusi bioskop yang hanya terkonsentrasi di kota-kota besar,
monopoli pengelolaan bioskop, serta sulitnya mendapatkan izin untuk
melakukan pengambilan gambar (shooting).
“Dari evaluasi ini akan ditemukan
kendala apa saja sehingga perlu diperbaiki dalam skala prioritas.
Pemerintah harus fokus dulu pada penyelesaian skala prioritas ini,”
tegas Doktor dari Universitas Negeri Surakarta ini.
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi Seni dan Budaya Abdul Kharis Almasyhari