Tenaga Honorer menjadi PNS. Jazuli menduga ada oknum yang bermain di
dalam Kemenpan-RB dan pemerintahan daerah dalam proses rekomendasi PNS
tersebut.
“Harusnya Menpan itu menata pegawai negeri, bukan lainnya. Itu saja
tugasnya. Salah satu tugasnya mengangkat guru honorer, hanya itu saja.
Harusnya itu bisa diselesaikan,” ungkap Jazuli saat menerima aspirasi
dari Forum Honorer Indonesia (FHI) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI,
Selasa (9/2).
Diketahui, dalam rangka Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap Hari
Selasa, Fraksi PKS DPR RI hari ini enam orang perwakilan dari pengurus
FHI untuk memperjuangkan status mereka sebagai tenaga honorer. Ketua FHI
Hasbi menjelaskan hingga saat ini pemerintah beralasan tidak memiliki
anggaran dan payung hukum untuk mengangkat tenaga honorer tersebut.
“Kalau pemerintah pusat tidak bisa, bisa juga pemerintah daerah bantu
selesaikan. Pemerintah daerah juga harus kreatif membuatkan peraturan
daerah untuk mengalokasikan APBD bagi guru honorer. Pemda tinggal
membuatkan, secara administrasi datanya sudah ada di Kemenpan RB,”
ungkap Hasbi kepada Jazuli.
Atas aspirasi ini, Jazuli telah menugaskan empat orang Anggota Komisi II
dari Fraksi PKS untuk menyampaikan saat Rapat Kerja (Raker) dengan
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. “Cara kedua, kami bisa mengirim surat
atas nama Fraksi PKS, kepada Menteri dan kepala daerah terkait,” ungkap
Legislator PKS dari dapil Banten III.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS
Hadi Mulyadi dan ditutup dengan penyerahan nama-nama tenaga honorer
yang tergabung dalam organisasi FHI untuk dibawa saat raker dengan
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.
Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI,
Jazuli Juwaini bersama Pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI)
0 Comments
