Jakarta – Anggota Komisi
Bidang Pangan DPR RI Rofi Munawar menilai temuan Presiden Jokowi terkait
ketidaksiapan Bulog dalam menyerap beras dari petani, sesungguhnya
bukan hal yang baru alias lagu lama.
Sebab, jika Bulog serius melakukan hal itu tentu harga beras tidak akan fluktuatif dan tidak perlu melakukan impor.
“Beragam rapat kabinet, keluhan kepala
daerah, hingga wacana restrukturisasi kewenangan Bulog sudah sering
dibahas. Namun kinerjanya, masih saja jauh dari harapan,” jelas Rofi di
Jakarta, dalam menanggapi sidak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, di
Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (11/3)
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV dari
Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah, serapan beras dari petani tidak
akan pernah maksimal sepanjang mekanisme kinerja Bulog masih
konservatif, birokratis dan berjenjang.
“Hal itu terbukti dari minimnya serapan
Bulog sepanjang tahun 2015 yang hanya mencapai 70 persen, di saat Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sudah direvisi,” jelas Legislator PKS
dari Dapil Jawa Timur VII ini.
Menurut Rofi, Bulog kesulitan menyerap
beras dari petani karena beberapa hal. Di antaranya, diberlakukannya
Pajak Penghasilan (PPh) sebesar satu persen dari harga jual komoditas
beras, menurunnya mitra bisnis, disparitas harga, hingga tidak
maksimalnya fungsi gudang.
“Bahkan ironisnya, Bulog lebih agresif melakukan importasi beras untuk penyediaan,“ tutur Rofi.
Diketahui, dalam sidak tersebut,
Presiden Jokowi meninjau sejumlah gudang pengolahan gabah untuk
dikeringkan. Presiden Jokowi menilai Bulog tidak bisa menyerap hasil
gabah tersebut dengan baik di tengah produksi petani yang panen dan
anggaran yang cukup.
Keterangan Foto: Anggota Komisi Bidang Pangan DPR RI Rofi Munawar
0 Comments
