Jakarta - Ketua
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mendukung
dikembalikannya Garis Besar Haluan Negara. Dia meyakini sistem GBHN
sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di
Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.
"Secara substansi, Fraksi PKS setuju bahwa Bangsa Indonesia perlu
haluan negara,” kata Jazuli saat membuka acara diskusi "Relevankah GBHN
Pasca Reformasi" di ruang Fraksi PKS DPR RI, di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Menurut Jazuli, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan
di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan. Sebab, setiap pemimpin
baik di pusat dan daerah mempunyai visi misi pembangunannya sendiri.
"Pembangunan bukan terkesan hanya representasi dari visi dan misi pemerintah dan hanya dinikmati sebagian kalangan," kata dia.
Jazuli mengatakan, setidaknya ada tiga indikator yang menunjukkan
pembangunan ekonomi Indonesia pasca-reformasi hanya dinikmati sebagian
kalangan. Pertama, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5
persen, tapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan.
Padahal anggaran kemiskinan sejak 2010 hingga 2013 selalu naik
angkanya, mulai dari Rp 55,8 triliun, Rp 74,3 triliun, Rp 93,5 triliun,
hingga Rp 119 triliun.
"Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Kedua, lanjut dia, data ketimpangan antara yang kaya dengan yang
miskin semakin memburuk. Hal itu tercermin dari koefisien Gini
diperkotaan dan pedesaan, masing-masing mencapai 0,43 dan 0,32.
"Ini menandakan yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin sengsara", kata dia.
Ketiga, pembangunan yang masih terpusat di pulau Jawa, baik di sektor
industri, keuangan, maupun infrastruktur. Hal ini lah yang menyebabkan
urbanisasi sangat kencang dan pada gilirannya menyebabkan Pulau Jawa
kelebihan penduduk
Wacana untuk mengembalikan haluan negara pertama kali datang dari
PDI-P. Partai berlambang banteng itu ingin mengembalikan sistem
pembangunan nasional semesta berencana yang sempat diterapkan pada era
Soekarno.
Sumber: Tribunnews.com