Masyarakat dan DPR Harus Awasi Pengelolaan Dana Desa


LAMPUNG TENGAH – Dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memasuki pencairan tahap kedua harus diawasi pengelolaannya oleh anggota legislatif bersama-sama masyarakat.

“DPR dan masyarakat harus mengawasi dana desa yang sudah cair. Segala bentuk penyelewengan bisa disanksi pidana, bahkan sudah ada kasus yang disidik seperti enam kepala desa yang di Maluku Utara itu,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam reses di Desa Rukti Harjo, Kabupaten Lampung Tengah (10/8/2016).

Pengawasan pengelolaan dana desa sebesar 600 sampai 900 juta rupiah per desa ini bahkan juga turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tambah Junaidi. Dengan demikian, Junaidi mengingatkan agar peruntukannya harus sungguh-sungguh demi kemanfaatan pembangunan desa.

Terkait hal itu, Junaidi menyarankan dana desa digunakan untuk pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). “Jika dana desa dibuat badan usaha, diharapkan kelak bisa memberikan kemanfaatan perekonomian secara bergulir bagi desa tersebut,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Selain itu, tambah Junaidi, untuk permodalan bergulir, via mitra Komisi XI DPR RI, bagi masyarakat desa yang ingin memiliki permodalan usaha juga bisa difasilitasi dengan pihak perbankan. “Ada program KUR (kredit usaha rakyat) dari perbankan yang optimalisasinya belum maksimal, padahal bisa sangat membantu permodalan masyarakat desa,” cetus anggota Badan Legislasi DPR RI ini.
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger