DPRD Dorong Kepala Daerah Masukkan Formasi CPNS Bagi Inseminator

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II dengan Forum Tenaga Inseminator Non PNS Lampung, Senin (5/9) bertempat di ruang rapat Komisi II DPRD Prov Lampung.

BANDAR LAMPUNG - Tenaga inseminator buatan sesungguhnya memiliki arti yang sangat penting. Karena berhasil atau tidaknya swasembada daging di Provinsi Lampung salah satu faktor penentunya adalah tenaga inseminator ini. Sehingga perhatian kepada para inseminator dari seluruh pemangku kepentingan begitu diharapkan. Termasuk salah satu perhatian yang diharapkan adalah perbaikan status dari semula non PNS ke PNS.

Meski demikian, untuk menuju perbaikan status tentu saja perlu didukung dengan beragam kebijakan yang menunjukkan keberpihakan pemangku kepentingan kepada tenaga inseminator. Diantara kebijakan yang memungkinkan untuk diaplikasikan adalah masuknya tenaga inseminator dalam pendataan Calon ASN (Aparatur Sipil Negara) dari jalur tenaga honor lepas (THL) yang kini sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia).

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Lampung, Hantoni Hasan selepas melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II dengan Forum Tenaga Inseminator Non PNS Lampung, Senin (5/9) bertempat di ruang rapat Komisi II.

“Satu sisi kami mendorong agar para inseminator perlu dimasukkan ke dalam pendataan calon ASN atau PNS dari jalur THL, disisi lain kami pun berharap upaya-upaya tersebut didukung dengan beberapa hal. Pertama,  kuatnya organisasi tempat berhimpun tenaga inseminator non PNS tersebut, “ kata Ketua MPW PKS Lampung.

Yang kedua menurut Hantoni, adalah pentingnya dukungan dari kepala daerah di kota/kabupaten tempat para inseminator bertugas. 

“Dukungan tersebut dapat berupa usulan kepala daerah untuk dibukakan formasi CPNS bagi inseminator melalui jalur THL kepada kementerian terkait, selain itu dapat berupa pula surat tentang betapa pentingnya inseminator dalam upaya swasembada daging di Provinsi Lampung kepada kementerian, sehingga layak dipertimbangkan mengikuti tes seleksi CPNS,” katanya lagi.

Sementara yang ketiga adalah dukungan kinerja yang baik dan terukur dari para inseminator. 

“Melakukan inseminasi buatan atau IB kan pekerjaan yang terukur, berapa hewan ternak yang telah dilakukan IB pada suatu daerah tentu harus di sampaikan informasinya. Sehingga prakiraan pertumbuhan populasi hewan ternak di suatu daerah dapat diketahui,” ujar alumni Fakultas Pertanian Unila ini.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Lampung, Akhmadi Sumaryanto pada kesempatan yang sama berharap kepada anggota Forum Tenaga Inseminator Non PNS Lampung dapat melengkapi struktur organisasi hingga genap 15 ditingkat kabupaten/kota agar koordinasi dan gerakannya semakin mantap dan terkoordinir.

“Kami berharap dari 10 kabupaten-kota yang ada pengurusnya bisa ditambah hingga lengkap di 15 kota-kabupaten se Lampung dan dapat segera menyampaikan usulan-usulannya,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung.

Asep Kurniawan, koordinator sekaligus juru bicara Forum Tenaga Inseminator Non PNS Lampung menanggapi tentang harapan agar kinerja para inseminator ini baik, menyatakan bahwa mereka bekerja tak mengenal waktu, sehari bisa 24 jam siap on call. 

“Masyarakat tahunya kita siap kapan saja melakukan IB, bahkan kita dianggap mantri hewan, segala penyakit hewan ternak bisa kita obati, padahal skill kita dilatih hanya sebagai inseminator,” kata Asep.

Inseminator yang bertugas di Lamtim ini mengungkapkan dahulu di tahun 2007 hingga 2009 para inseminator ini menerima pasien hingga 100 ekor perbulan. 

“Sementara kini turun drastis, di rata-rata perkabupaten kota 30 hingga 50 ekor, ini disebabkan makin menurunnya populasi betina produktif, juga naiknya jumlah hewan ternak khususnya sapi yang impor ” ungkapnya. 

Untuk diketahui 15 orang dari Perwakilan Forum Tenaga Inseminator Non PNS Lampung menyampaikan aspirasinya kepada Komisi II DPRD Lampung tentang harapannya dapat dimasukkan dalam pendataan sebagai CPNS tahun ini. Diterima oleh Hantoni Hasan selaku Ketua Komisi dan beberapa anggota Komisi II seperti Akhmadi Sumaryanto serta yang lain.

(Sumber : Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung)
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger