TULANGBAWANG BARAT – Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang
kukuh dilakukan pemerintah dalam rangka menambal defisit anggaran
negara, disikapi anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(FPKS) DPR RI Ahmad Junaidi Auly.
“FPKS bergeming soal kebijakan tax amnesty. Sikap kami tak berubah.
Apalagi melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang baru mencapai 4
triliun dari target over optimis sebesar 165 triliun rupiah,” ujar
Junaidi di sela Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa di hadapan pengurus
PKS di Desa Candramukti Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten
Tulangbawang Barat (6/9/2016).
Sampai dengan disahkan pada 28 Juni 2016, FPKS menjadi satu-satunya
fraksi yang menolak Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. “Kami sudah
sampaikan pandangan bahwa yang diperlukan adalah reformasi perpajakan,
bukan justru pengampunan pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib
pajak beraset triliunan yang selama ini ngemplang,” lanjut legislator
dari daerah pemilihan Lampung II ini.
Dengan kata lain, menurut Junaidi, alasan terpenting penolakan FPKS
adalah karena kebijakan tax amnesty mencederai rasa keadilan. “Rakyat
biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah diampuni.
Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya?”
Kemudian, lanjut Junaidi, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati saja mengamini bahwa kebijakan tax amnesty ini terburu-buru.
“Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya
didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa
kebijakan tax amnesty harus diamankan juga,” ujar Junaidi.
“Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan
tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan,” ungkap mantan Ketua DPW
PKS Lampung ini.
Selain itu Junaidi juga menyeru agar pengurus PKS dimana saja tetap
memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat di
lingkungan terdekat. “Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran
akibat belum tercapainya target penerimaan negara sebesar 219 triliunan,
kita tetap harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi
terbaik,” pungkasnya. []