Opini WTP Kementerian Terus Menurun, Warning Bagi Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly

Jakarta - Terus menurunnya jumlah kementerian dan lembaga negara yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI patut jadi warning bagi pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyoroti penurunan opini WTP berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dalam keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 lalu.

“Tahun 2013 ada 65 kementerian dan lembaga negara yang mendapat opini WTP, tahun 2014 turun menjadi 62. Tahun 2015 turun lagi cukup drastis menjadi 56. Ini seharusnya jadi kewaspadaan pemerintah Jokowi setidaknya dalam hal kualitas akuntabilitas keuangan negara,” ujar anggota Fraksi PKS dari daerah pemilihan Lampung 2 ini di sela masa sidang untuk periode bulan September hingga Oktober 2016 ini di Gedung Nusantara I DPR RI (11/10/2016).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 juga meningkat ditinjau dari temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4.

Junaidi mendesak pemerintah dapat meningkatkan performa akuntabilitas keuangan terutama bagi kementerian dan lembaga negara yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. ■