![]() |
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly |
Jakarta - Terus menurunnya jumlah kementerian dan lembaga negara yang
memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI patut jadi warning bagi pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyoroti penurunan opini
WTP berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dalam
keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 lalu.
“Tahun 2013 ada 65 kementerian dan lembaga negara yang mendapat opini
WTP, tahun 2014 turun menjadi 62. Tahun 2015 turun lagi cukup drastis
menjadi 56. Ini seharusnya jadi kewaspadaan pemerintah Jokowi setidaknya
dalam hal kualitas akuntabilitas keuangan negara,” ujar anggota Fraksi
PKS dari daerah pemilihan Lampung 2 ini di sela masa sidang untuk
periode bulan September hingga Oktober 2016 ini di Gedung Nusantara I
DPR RI (11/10/2016).
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 juga meningkat ditinjau dari
temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014
hanya 4.
Junaidi mendesak pemerintah dapat meningkatkan performa akuntabilitas
keuangan terutama bagi kementerian dan lembaga negara yang belum
memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. ■