 |
| Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini |
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
menyatakan keberatan atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif di
berbagai bidang, yaitu bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik
(TDL), serta administrasi surat kendaraan bermotor.
"Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang, mengevaluasi dan mencabutnya," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Jazuli memaparkan, kondisi perekonomian masyarakat masih belum siap,
di tengah masih tingginya angka pengangguran dan daya beli masyarakat
yang masih rendah.
Terlebih, beberapa waktu belakangan dihebohkan dengan isu tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia.
Kenaikan TDL menyentuh rumah-rumah dengan daya listrik 900 VA, di
mana rumah-rumah tangga yang menggunakan listrik setingkat daya tersebut
rata-rata adalah masyarakat dengan ekonomi bawah.
"Kan rata-rata orang yang ngontrak di rumah-rumah petak atau ekonomi rendah," kata anggota Komisi I DPR itu.
Adapun mengenai tarif penerbitan surat kendaraan bermotor, Jazuli
berpendapat, lebih baik tak diberlakukan pada masyarakat kelas menengah
ke bawah.
PKS menegaskan, kebijakan ini juga harus dicabut, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Kalau yang punya mobil-mobil mewah, tidak ada masalah. Dia impor pajaknya saja sudah mahal," ujar Jazuli.
"Tapi yang punya STNK ini juga mereka yang mencari kehidupan dari
ojek, kan harus bayar STNK. Artinya mayoritas kena juga kenaikan biaya
pengurusan STNK dan BPKB," tuturnya.
PKS
meminta agar dilakukan kajian yang lebih mendalam dan serius sebelum
menentukan suatu kebijakan. Terlebih kebijakan tersebut menyangkut
masyarakat secara luas.
"Kami memohon dan meminta kepada bapak presiden dan pemerintah untuk
meninjau ulang (kebijakan-kebijakan tersebut), khususnya yang berkaitan
dengan masyarakat kecil ini," kata Jazuli.
Sumber : http://nasional.kompas.com
0 Comments
