Oleh
Handrie Kurniawan, S.E., M.IP
Alumni Magister Ilmu Pemerintahan UNILA
Kondisi politik untuk pemilu kepala daerah Lampung 2018
mulai menghangat. Saat ini, beberapa partai sedang menjajaki arah
koalisi. PDI-P, sebagai partai pemilik 17 kursi di DPRD Lampung menjadi
daya tarik tersendiri bagi bakal calon gubernur yang ingin mencari
dukungan dari partai politik. Dengan 17 kursi, hanya PDI-P yang memenuhi
prasyarat dukungan tanpa koalisi.
Kekuatan lainnya yaitu partai gubernur incumbent yaitu
Partai Demokrat, meskipun memerlukan koalisi karena membutuhkan 7 kursi
lagi untuk bisa mengusung, nampaknya magnet incumbent cukup menarik
untuk partai-partai menjadi mitra koalisinya.
Mencermati konsolidasi partai-partai politik beberapa waktu terakhir dimana adanya pergantian ketua partai di Partai Golkar dan PAN mengindikasikan adanya konsolidasi di tingkat elit untuk mengusung kembali incumbent sebagai gubernur. Sedangkan partai-partai lain seperti PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura nampaknya akan mendukung dua kekuatan partai diatas atau pilihannya membuat koalisi baru. Jika pun terbentuk koalisi baru kemungkinan terdapat lebih dari 3 pasangan calon nampaknya cukup kecil.
Mencermati konsolidasi partai-partai politik beberapa waktu terakhir dimana adanya pergantian ketua partai di Partai Golkar dan PAN mengindikasikan adanya konsolidasi di tingkat elit untuk mengusung kembali incumbent sebagai gubernur. Sedangkan partai-partai lain seperti PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura nampaknya akan mendukung dua kekuatan partai diatas atau pilihannya membuat koalisi baru. Jika pun terbentuk koalisi baru kemungkinan terdapat lebih dari 3 pasangan calon nampaknya cukup kecil.
Bagaimanakah peluang PKS di Pilkada 2018 ini? menarik
untuk dicermati, PKS Lampung nampaknya punya tugas berat memunculkan
sosok kadernya dieksekutif karena sampai saat ini tidak ada satupun
kadernya di Lampung yang muncul sebagai pejabat eksekutif baik di
kota/kabupaten maupun di provinsi. Partai yang berbasis kader ini
sebenarnya tidak diragukan oleh lawan-lawan politiknya di kontestasi
pemilu. Konsolidasi kader yang solid menjadi modal bagi PKS di setiap
pemilu.
Berdasarkan konstelasi politik pada 2014 lalu. PKS Lampung
menempati posisi kelima dari 15 partai yang ikut serta dalam Pemilu
Legislatif untuk duduk di DPRD Lampung. Partai Bulan sabit ini berhasil
meraih 391.226 suara, dan meraih 8 kursi ditengah badai Kasus Impor sapi
sebelum pemilu 2014. Kondisi ini justru meningkat dibandingkan pemilu
2009, di mana PKS memperoleh 302.835 suara. Saat itu, PKS berhasil
mendapatkan 7 Kursi DPRD.
Saat ini dari hasil jaring Internal PKS Beredar banyak nama
yang masuk dalam radar Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan
Wilayah PKS, diantaranya adalah Gubernur Incumbent, Ridho Ficardo,
Walikota Bandar Lampung, Herman HN, Bupati Lampung Tengah, Mustofa,
hingga Anggota DPR RI Al Muzammil Yusuf. Terlepas dari mekanisme
penjaringan internal maupun spekulasi yang berkembang, penulis menilai
peluang PKS dalam Pilkada Lampung 2018 mendapatkan perhatian bagi para
pelaku politik lainnya maupun partai politik lainnya khusus tampilnya
beberapa kader internal PKS yang dimunculkan di pilkada Gubernur Lampung
2018 – 2023 ini.
Ada beberapa hal utama yang mestinya dijadikan hal yang
serius untuk menguatkan positioning PKS Lampung dalam Pilkada 2018.
Pertama, kekuatan dan soliditas basis massa internal partai yang sudah
diakui selama ini, hal ini juga tercatat perkembangan suara pemilih PKS
Lampung sejak 2004, 2009 hingga 2014 untuk dijadikan modal dasar
pemenangan pemilu gubernur. Kedua, PKS harus mampu memberikan efek
kejut, khususnya terkait calon yang berasal dari internal partai. Jika
calon yang dimunculkan tidak mudah dijual dan tidak memiliki efek kejut
maka pilihan untuk bergabung dengan incumbent ataupun calon yang
bermodal elektabilitas besar saat ini adalah pilihan terbaik.
PKS adalah salah satu partai pengusung incumbent. PKS juga
menjadi motor pemenangan bagi incumbent pada waktu itu. Pilihan PKS
untuk kembali mengusung incumbent tetap terbuka lebar. Persoalannya
adalah untuk menjadikan kader internal mejadi pendamping incumbent
nampaknya peluangnya kecil. Konsolidasi incumbent kepada beberapa partai
lain tidak menjadikan posisi PKS punya cukup kekuatan untuk menegosiasi
calon wakil gubernur. Kecenderungan incumbent untuk kembali memilih
calon wakil berlatar belakang birokrat juga lebih dia sukai untuk
membackup kerja-kerja beliau.
Seiring perjalanan, nampaknya harapan ditingkat kader PKS
terhadap kinerja dan dampak program incumbent tidak sepenuhnya
terpenuhi. Sehingga wajar jika secara internal muncul usulan nama-nama
lain yang beredar untuk menggantikan posisi Gubernur saat ini. Walikota
Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustofa nampaknya
menjadi calon pilihan alternatif yang populer selain incumbent. Melihat
kinerja mereka berdua selama menjabat dinilai cukup memberikan efek
perubahan dan dinilai cukup berhasil. Herman HN tercatat sebagai kader
PDIP dan perahu PDIP menjadi pilihan pertama untuk beliau mendapatkan
rekomendasi, namun tetap tidak ada jaminan rekomendasi PDIP kebeliau
seperti halnya kejadian pada pemilu gubernur sebelumnya.
Sedangkan
Mustofa sebagai Ketua Wilayah Lampung partai Nasdem nampaknya lebih
punya kemungkinan untuk mendapatkan rekomendasi Pimpinan Pusat Nasdem.
Itupun tetap tak cukup, karena jika koalisi, Nasdem dan PKS tetap
membutuhkan kursi tambahan. Bagi PKS saat ini, berkoalisi dengan PDIP
dan Nasdem akan lebih punya kekuatan negoisasi untuk menawarkan wakil.
Walaupun akan menjadi negosiasi yang alot karena sangat tergantung
kepada sosok dan kontribusi apa yang dapat ditawarkan oleh PKS.
Peluang yang lain adalah berkoalisinya PKS dan Gerindra.
PKS dan Gerindra yang berkoalisi di tingkat pusat menjadi peluang
terbesar untuk dapat berkoalisi di Pilgub Lampung 2018 dengan
memunculkan bandul baru selain PDIP dan Partai Demokrat. Koalisi ini
paling berpeluang untuk memunculkan kader Internal PKS muncul sebagai
calon Gubernur atau wakil Gubernur. Koalisi ini akan menjadi kuat jika
memunculkan sosok calon yang memiliki efek kejut dengan kapasitas dan
modal yang dimiliki serta nilai jual sehingga mudah dikampanyekan ke
masyarakat. Melawan incumbent dipilgub Lampung 2018 adalah sesuatu yang
cukup sulit berkaca dari pilkada di tahun 2014.
Apapun pilihan PKS sangat dipengaruhi bagaimana hasil
bacaan para pemegang kebijakan di PKS. Tapi tak salah kiranya kita
berharap PKS tidak hanya fokus dengan politik transaksional. Pembangunan
mekanisme politik juga dibangun atas perbincangan serius dengan
melakukan transaksi gagasan dan kesamaan program sehingga cita-cita
pemerintahan yang bersih, kuat dan demokratis dapat terwujudkan dengan
baik. *