MENAKAR PELUANG PKS DI PILGUB LAMPUNG 2018

Oleh

Handrie Kurniawan, S.E., M.IP

Alumni Magister Ilmu Pemerintahan UNILA

Kondisi politik untuk pemilu kepala daerah Lampung 2018 mulai menghangat. Saat ini, beberapa partai sedang menjajaki arah koalisi. PDI-P, sebagai partai pemilik 17 kursi di DPRD Lampung menjadi daya tarik tersendiri bagi bakal calon gubernur yang ingin mencari dukungan dari partai politik. Dengan 17 kursi, hanya PDI-P yang memenuhi prasyarat dukungan tanpa koalisi. 

Kekuatan lainnya yaitu partai gubernur incumbent yaitu Partai Demokrat, meskipun memerlukan koalisi karena membutuhkan 7 kursi lagi untuk bisa mengusung, nampaknya magnet incumbent cukup menarik untuk partai-partai menjadi mitra koalisinya.

Mencermati konsolidasi partai-partai politik beberapa waktu terakhir dimana adanya pergantian ketua partai di Partai Golkar dan PAN mengindikasikan adanya konsolidasi di tingkat elit untuk mengusung kembali incumbent sebagai gubernur. Sedangkan partai-partai lain seperti PKS, Gerindra, PPP, PKB, Hanura nampaknya akan mendukung dua kekuatan partai diatas atau pilihannya membuat koalisi baru. Jika pun terbentuk koalisi baru kemungkinan terdapat lebih dari 3 pasangan calon nampaknya cukup kecil.

Bagaimanakah peluang PKS di Pilkada 2018 ini? menarik untuk dicermati, PKS Lampung nampaknya punya tugas berat memunculkan sosok kadernya dieksekutif karena sampai saat ini tidak ada satupun kadernya di Lampung yang muncul sebagai pejabat eksekutif baik di kota/kabupaten maupun di provinsi. Partai yang berbasis kader ini sebenarnya tidak diragukan oleh lawan-lawan politiknya di kontestasi pemilu. Konsolidasi kader yang solid menjadi modal bagi PKS di setiap pemilu.

Berdasarkan konstelasi politik pada 2014 lalu. PKS Lampung menempati posisi kelima dari 15 partai yang ikut serta dalam Pemilu Legislatif untuk duduk di DPRD Lampung. Partai Bulan sabit ini berhasil meraih 391.226 suara, dan meraih 8 kursi ditengah badai Kasus Impor sapi sebelum pemilu 2014. Kondisi ini justru meningkat dibandingkan pemilu 2009, di mana PKS memperoleh 302.835 suara. Saat itu, PKS berhasil mendapatkan 7 Kursi DPRD.

Saat ini dari hasil jaring Internal PKS Beredar banyak nama yang masuk dalam radar Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah PKS, diantaranya adalah Gubernur Incumbent, Ridho Ficardo, Walikota Bandar Lampung, Herman HN, Bupati Lampung Tengah, Mustofa, hingga Anggota DPR RI Al Muzammil Yusuf. Terlepas dari mekanisme penjaringan internal maupun spekulasi yang berkembang, penulis menilai peluang PKS dalam Pilkada Lampung 2018 mendapatkan perhatian bagi para pelaku politik lainnya maupun partai politik lainnya khusus tampilnya beberapa kader internal PKS yang dimunculkan di pilkada Gubernur Lampung 2018 – 2023 ini.

Ada beberapa hal utama yang mestinya dijadikan hal yang serius untuk menguatkan positioning PKS Lampung dalam Pilkada 2018. Pertama, kekuatan dan soliditas basis massa internal partai yang sudah diakui selama ini, hal ini juga tercatat perkembangan suara pemilih PKS Lampung sejak 2004, 2009 hingga 2014 untuk dijadikan modal dasar pemenangan pemilu gubernur. Kedua, PKS harus mampu memberikan efek kejut, khususnya terkait calon yang berasal dari internal partai. Jika calon yang dimunculkan tidak mudah dijual dan tidak memiliki efek kejut maka pilihan untuk bergabung dengan incumbent ataupun calon yang bermodal elektabilitas besar saat ini adalah pilihan terbaik.

PKS adalah salah satu partai pengusung incumbent. PKS juga menjadi motor pemenangan bagi incumbent pada waktu itu. Pilihan PKS untuk kembali mengusung incumbent tetap terbuka lebar. Persoalannya adalah untuk menjadikan kader internal mejadi pendamping incumbent nampaknya peluangnya kecil. Konsolidasi incumbent kepada beberapa partai lain tidak menjadikan posisi PKS punya cukup kekuatan untuk menegosiasi calon wakil gubernur. Kecenderungan incumbent untuk kembali memilih calon wakil berlatar belakang birokrat juga lebih dia sukai untuk membackup kerja-kerja beliau.

Seiring perjalanan, nampaknya harapan ditingkat kader PKS terhadap kinerja dan dampak program incumbent tidak sepenuhnya terpenuhi. Sehingga wajar jika secara internal muncul usulan nama-nama lain yang beredar untuk menggantikan posisi Gubernur saat ini. Walikota Bandar Lampung Herman HN dan Bupati Lampung Tengah Mustofa nampaknya menjadi calon pilihan alternatif yang populer selain incumbent. Melihat kinerja mereka berdua selama menjabat dinilai cukup memberikan efek perubahan dan dinilai cukup berhasil. Herman HN tercatat sebagai kader PDIP dan perahu PDIP menjadi pilihan pertama untuk beliau mendapatkan rekomendasi, namun tetap tidak ada jaminan rekomendasi PDIP kebeliau seperti halnya kejadian pada pemilu gubernur sebelumnya. 

Sedangkan Mustofa sebagai Ketua Wilayah  Lampung partai Nasdem nampaknya lebih punya kemungkinan untuk mendapatkan rekomendasi Pimpinan Pusat Nasdem. Itupun tetap tak cukup, karena jika koalisi, Nasdem dan PKS tetap membutuhkan kursi tambahan. Bagi PKS saat ini, berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem akan lebih punya kekuatan negoisasi untuk menawarkan wakil. Walaupun akan menjadi negosiasi yang alot karena sangat tergantung kepada sosok dan kontribusi apa yang dapat ditawarkan oleh PKS.

Peluang yang lain adalah berkoalisinya PKS dan Gerindra. PKS dan Gerindra yang berkoalisi di tingkat pusat menjadi peluang terbesar untuk dapat berkoalisi di Pilgub Lampung 2018 dengan memunculkan bandul baru selain PDIP dan Partai Demokrat. Koalisi ini paling berpeluang untuk memunculkan kader Internal PKS muncul sebagai calon Gubernur atau wakil Gubernur. Koalisi ini akan menjadi kuat jika memunculkan sosok calon yang memiliki efek kejut dengan kapasitas dan modal yang dimiliki serta nilai jual sehingga mudah dikampanyekan ke masyarakat. Melawan incumbent dipilgub Lampung 2018 adalah sesuatu yang cukup sulit berkaca dari pilkada di tahun 2014.

Apapun pilihan PKS sangat dipengaruhi bagaimana hasil bacaan para pemegang kebijakan di PKS. Tapi tak salah kiranya kita berharap PKS tidak hanya fokus dengan politik transaksional. Pembangunan mekanisme politik juga dibangun atas perbincangan serius dengan melakukan transaksi gagasan dan kesamaan program sehingga cita-cita pemerintahan yang bersih, kuat dan demokratis dapat terwujudkan dengan baik. *