Kenaikan TDL Listik Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Ecky Awal Mucharam

JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Ecky Awal Mucharam menilai, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilakukan pemerintah akan membebani masyarakat. Tak hanya itu, kenaikan TDL tersebut  bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Ecky menjelaskan, seperti yang selalu terjadi setiap ada kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), dengan naiknya TDL, inflasi akan meroket. Ditambah, momen menjelang Ramadhan, dimana masyarakat sedang banyak mengeluarkan uang.

"Akumulasi dari kenaikan belanja masyarakat dan kenaikan harga listrik akan menggerek inflasi lebih buruk lagi,” kata Ecky, Jumat (5/5).

Ecky menambahkan, sejak tiga tahun lalu, ekonomi Indonesia bergerak lamban. Sehingga, pendapatan masyarakat bawah tidak tumbuh tinggi. Pada situasi seperti ini ironisnya, pemerintah secara berkelanjutan menaikkan harga barang-barang yang diaturnya. Padahal, barang-barang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Akibatnya, daya beli makin tergerus dan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi," kata Ecky.

Ecky melanjutkan, meski pemerintah beralasan penyesuaian harga TDL untuk golongan terentu saja, namun efek inflasi yang ditimbulkan pengaruhnya tidak dapat dibatasi hanya pada golongan yang TDL-nya dinaikkan. Justru menurutnya, golongan ekonomi lemah akan menjadi yang paling tergerus daya belinya karena membeli barang-barang yang relatif sama dengan golongan lainnya.

Tidak hanya sampai disitu, inflasi yang bergerak tajam akan menjadi sinyal negatif bagi sektor pembiayaan. Sehingga mendorong mereka menahan penurunan suku bunga. Bahkan, cenderung menaikkannya sebagai kompensasi terhadap penurunan nilai rill dari dana deposan.

Sektor keuangan pun, tegas Ecky, harus melakukan penyesuaian suku bunga ke atas untuk tetap menarik deposan. Sementara para pemilik modal akan mengkalkulasi inflasi untuk menentukan return of investment, baik di investasi portfolio maupun sektor rill. Secara keseluruhan, efeknya akan memperlambat laju ekonomi.

“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah bisa menunda rencana ini hingga ada momentum ekonomi yang tepat. Kedua, verifikasi data pelanggan yang berhak menerima subsidi juga harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai masyarakat golongan ekonomi lemah kehilangan haknya yang mendasar atas layanan dari negara,” kata Anggota Komisi XI DPR RI terswbut.
Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger