Soal Insentif RT, Sidik Efendi : Dana Pemkot Kemana, Kok Sampai Nunggak?



Sidik Efendi, S.H, M.H

Anggota DPRD Kota Bandarlampung dari komisi I, Sidik Efendi,  mempertanyakan tunggakan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) yang sudah lima bulan belum dibayar.

Menurut Sidik, seharusnya dana insentif RT sudah dibayarkan karena sudah dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Saya pribadi merasa bingung, dana pemkot kemana kok sampai menunggak. Padahal, untuk insentif sudah dianggarkan melalui (APBD)," kata Sidik, Selasa, 3/6/2020.

Sidik sangat memaklumi pandemi covid-19 yang melanda kota Bandarlampung tentu berpengaruh besar terhadap sektor pendapatan asli daerah (PAD).

“Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan. Toh, adanya tunggakan insentif Ketua RT bukan cuma tahun ini. Tahun 2019 juga sudah menunggak,” jelasnya.

Atas dasar itu, dia mempertanyakan pengelolaan keuangan pemkot saat ini yang terkesan tidak berpihak terhadap rakyat kecil.

“Kalau alasannya tidak ada anggaran karena sedang covid-19, kenapa proyek besar tetap jalan?” sergahnya.

Ditambah lagi, pemkot justru merekrut anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat-Linmas) dalam jumlah banyak.

"Insentif RT aja nunggak gini, pemkot malah nambah linmas lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, aparatur RT merupakan tingkatan pemerintahan terkecil di kota setempat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna membantu tugas walikota. Sehingga, tidak pantas jika terjadi penundaan insentif.

"Terlebih, saat merebak Covid-19, kinerja Ketua RT menjadi bertambah, seperti membagikan beras dan harus difoto serta mengumpulkan kartu keluarga (KK). Tetapi, di satu sisi justru insentifnya belum dibayarkan," jelasnya.

Dia melanjutkan, komisi I akan melakukan pembahasan pada rapat internal komisi guna menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Kami khawatir terjadi masalah di lapangan karena keterlambatan realisasi insentif," ujarnya.

Selain itu, komisi I terus berupaya mendorong pemkot agar segera merealisasikan insentif para ketua RT tersebut dengan cara mengagendakan pemanggilan kepada para camat guna membahas keterlambatan hak para aparatur itu.

"Terus terang, banyak yang mengeluh persoalan keterlambatan insentif ini, tetapi permasalahannya kemarin kami belum dapat melakukan hearing karena sedang merebak Covid-19. Mudah-mudahan adanya new normal, kami dapat membahas persoalan insentif RT dengan tetap menjalankan serta mematuhi protokol kesehatan," tegasnya.

Diketahui, nilai tunggakan insentif 3.296 aparatur; Ketua RT, Kepala Lingkungan, Babinsa dan Babinkamtibmas saat ini mencapai Rp24.720.000.000.

Rinciannya; 3.296 aparatur dikali Rp1,5 juta perorang dikalikan lima bulan (Januari hingga Mei) di tahun anggaran 2020.



Share this post :
Comments
0 Comments

Popular Post

Fans Page

Arsip Blog

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. PKS Bandar Lampung - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger